Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Bunyi Ulang 3 Tps Di Bali

Ilustrasi/ Perhitungan Surat Suara/Foto: Ari Saputra
Denpasar -Bawaslu Bali merekomendasikan pemungutan bunyi ulang (PSU) di tiga kabupaten di Bali. PSU ini direkomendasikan digelar di Tabanan, Jembrana dan Denpasar. Apa pelanggarannya?

"Dalam tahapan pungut hitung 17 April kemarin menurut pengawasan jajaran kami di setiap TPS ditemukan 3 pelanggaran manajemen yang berpotensi PSU. Kemudian terhadap pelanggaran yang berpotensi PSU tersebut dilakukan penelitian dan pengawasan oleh jajaran kami di pengawas TPS, diputuskan rekomendasi pemungutan bunyi ulang di KPPS," ujar Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali I Wayan Wirka ketika jumpa pers di Kantor Bawaslu Bali, Jl Moh Yamin, Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2019).

Wirka menyebut ketiga TPS yang dimaksud yakni TPS 04 di Loloan Timur, Jembrana; TPS 05 Dauh Puri di Denpasar; dan TPS 28 di Tabananan. Pelanggaran manajemen di Jembrana yakni adanya warga Jawa Timur, sedangkan di Denpasar ada warga Jawa Tengah yang mencoblos tidak sesuai alamat di KTP dan tidak membawa form pindah menentukan atau A5.

Baca juga: KPU: 2.249 TPS Lakukan Pemungutan Suara Susulan

"Jembrana dan Denpasar alasannya ada pemilih yang memakai hak pilihnya berdasar e-KTP namun menentukan tidak sesuai alamat KTP dan tidak bawa form A5. Yang di Tabanan direkomendasikan PSU alasannya ada petugas KPPS diduga perusakan surat bunyi ketika pungut hitung. Berdasarkan hasil penelitian dan pengawasan pengawas TPS direkomendasikan PSU," urainya.

Wirka menyebut petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 Banjar Pangkung, Tabanan itu diduga sengaja merusak surat bunyi calon DPRD Kabupaten. Perusakan surat bunyi itu dilakukan ketika proses pungut hitung berlangsung.

"Jadi surat bunyi tersebut dicoblos dobel menjadi tidak sah itu yang menjadikan PSU," jelasnya.

Dugaan pelanggaran manajemen itu melanggar pasal 372 UU Pemilu. Bawaslu pun merekomendasikan biar KPPS segera menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut.

"Kami dorong kabupaten/kota untuk secepatnya dapat menuntaskan PSU di TPS itu," imbau Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani.



Tonton juga video Bawaslu Ungkap Sederet Pelanggaran Kampanye dan Pemilu:

[Gambas:Video 20detik]

Catatan Bawaslu Bali: Distribusi Logistik Telat Sampai Politik Uang

Bawaslu Bali. (Foto: Dok. Bawaslu Bali)
Bali -Bawaslu Bali merilis sejumlah catatan terkait pelaksanaan Pemilu 2019 di Bali. Permasalahan yang ditemukan yaitu telatnya distribusi logistik di Buleleng sampai informasi adanya Politik uang.

Bawaslu menyebut pelanggaran terbanyak ditemukan di Kabupaten Buleleng. Di antaranya mulai logistik yang telat, surat bunyi yang tertukar sampai bilik yang terbuat dari kardus.

"Pelanggaran terbanyak di Kabupaten Buleleng pertama kekurangan logistik, keterlambatan pendistribusian logistik, ketiga adanya dugaan money politic dan terakhir keterlambatan pelaksanaan pemungutan bunyi di TPS itu yang mayoritas untuk permasalahan Pemilu 2019," kata Ketua Bawaslu Bali I Ketut Ariyani ketika jumpa pers di kantor Bawaslu Bali, Jl Moh Yamin, Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2019).

Baca juga: Bawaslu Selidiki Dugaan Kecurangan di 15 TPS di Sumbar

Selain temuan tersebut, Bawaslu juga menemukan adanya surat bunyi DPRD Kabupaten yang tertukar di 4 TPS. Kemudian ada juga kekurangan surat bunyi di sejumlah TPS, kehilangan sisa surat bunyi di tingkat DPRD Kabupaten, kesalahan rekapitulasi suara, dan gembok yang tidak sanggup dibuka di 9 TPS.

"Bahkan di Desa Temukus Kecamatan Banjar, Desa Pobergong, Alasangker terdapat bilik yang terbuat dari kardus, triplek sampai kain yang dibentangkan. Bahkan soal kekurangan logistik dari kertas kardus air mineral dan tidak disekat dari segi kerahasiaan ini kan tidak terjamin alasannya yaitu biliknya tidak bersekat," sesalnya.

Pemilu 2019 di Bali Foto: Dok. Bawaslu Bali

Selain Buleleng, temuan surat bunyi yang kurang juga ditemukan di Bangli dan Klungkung. Ada juga pemilih yang tidak membawa form A5 namun sanggup menentukan di Jembrana, Denpasar, dan Tabanan.

Tak hanya itu, ada juga temuan selisih jumlah bunyi antara data penggunaan surat bunyi dengan perolehan bunyi parpol dan caleg di tingkat dewan perwakilan rakyat sampai DPRD Provinsi-Kabupaten di Bangli. Ada pula temuan surat bunyi DPRD Provinsi/Kabupaten yang sudah tercoblos di Buleleng dan Gianyar. Sementara itu, di Tabanan ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPPS.

"Di Kabupaten Tabanan diduga anggota KPPS TPS 29 Banjar Pangkung, Tabanan anggota KPPS diduga merusak surat bunyi calon DPRD Kabupaten. Tindak lanjut sedang dilakukan penanganan bersama pusat Gakkumdu dan sedang dilakukan penelitian dan investigasi untuk diputuskan menjadi rekomendasi PSU," ujar Ariyani.

Baca juga: KPU Jatim Sebut 13 TPS dari 9 Kota Berpotensi Coblosan Ulang

Soal dugaan money politic di Gianyar dan Jembrana pihaknya masih mengalami kesulitan terkait alat bukti. Meski begitu, Bawaslu menyebut pelaksanaan pemilu di Bali sudah berjalan lancar.

"Tapi secara umum pemilihan dan pemungutan menurut penilaian kami berjalan baik, meski ada dugaan money politics. Khusus di Bali dugaan ketidaksesuaian perolehan bunyi parpol dan calon itu gres jam 04.00 Wita dini hari tadi kita temukan lalu kita pribadi proses menjadi temuan dan hari ini kita rekomendasi untuk penghitungan ulang," ujar Kordip Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali I Ketut Rudia di lokasi yang sama.


Tonton juga video Bawaslu Ungkap Sederet Pelanggaran Kampanye dan Pemilu:

[Gambas:Video 20detik]

Jokowi Unggul Qc 90% Di Bali, Gubernur Koster Semringah

Foto: Senyum semringah Koster Jokowi menang telak di Bali versi quick count (Dita-detikcom)
Denpasar -Gubernur Bali I Wayan Koster tersenyum semringah dikala memberikan rasa syukurnya atas kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Bali 90% di beberapa forum survei. Koster optimistis seluruh program-programnya bakal menerima persetujuan pemerintah.

"Dengan perolehan 90 persen di Bali saya kira ini suatu prestasi luar biasa buat Bali. Saya selaku ketua partai PDIP dan gubernur Bali mengucapkan terima kasih kepada krama Bali dan semua pihak yang mendukung pemilu serentak di Bali," kata Koster dikala jumpa pers di Jaya Sabha, Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2019).

Koster senang melihat hasil quick count kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Bali. Dia juga optimistis dengan kemenangan Jokowi sebagai sesama kader PDIP, pengajuan kegiatan demi kepentingan pembangunan Bali sanggup berjalan lancar.

Baca juga: Jokowi Menang 90% di Bali Versi Quick Count, Ketua TKD Puas

"Dan kita harap Jokowi memimpin periode kedua Indonesia. Kita berharap dengan satu jalur Bapak Jokowi sebagai kader PDIP, saya juga, tentu saja apa yg dibangun di Bali akan menerima derma penuh dari bapak presiden," harap Ketua DPD PDIP Bali.

"Seperti infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi di Bali. Pelayanan publik di bali serta untuk peningkatan kualitas pelayanan pariwisata di Bali itu tentu jadi prioritas kami. Di samping itu ada juga anggaran sentra kebudayaan di bali dan berikutnya kebutuhan anggaran bagi pelestarian susila istiadat beserta seni budaya di Bali," sambungnya.

Koster menambahkan paslon nomor urut 01 itu juga menang di TPSnya di Buleleng, Bali. Koster pun mengaku sanggup tidur nyenyak.

Baca juga: Doa Gubernur Koster: Astungkara, Jokowi Presiden Lagi

"Di TPS saya itu pak Jokowi 98%. Wah senang ndak, senang senang lah, tanggung jawab itu. Dua hari yang kemudian saya tidur nyenyak sekali dan mencicipi yang nyaman. good feeling. Kemarin lebih nyenyak, dari dua hari yang kemudian sudah good feeling," terangnya.

Selain itu, Koster juga senang dengan antusiasme masyarakat Bali untuk menyalurkan hak pilihnya. Cuaca alam juga bersabahat selama pencoblosan dinilainya sebagai mengambarkan Jokowi-Amin menang.

"Alam secara keseluruhan mendukung saya lihat, faktual mendukung, astungkara. Luar biasa loh 90 persen. Kalau di NTT 90 persen normal, di sini luar biasa," ucap Koster.

Jokowi Menang 90% Di Bali Versi Quick Count, Ketua Tkd Puas

Capres Jokowi ketika menggunakan udeng di Bali. (Andhika Prasetia/detikcom)

Denpasar -Dalam hasil hitung cepat (quick count) Pilpres 2019 di sejumlah forum survei, capres Joko Widodo (Jokowi) memperoleh bunyi di atas 90% di Bali. Hasil tersebut dinilai memuaskan bagi Tim Kampanye Daerah (TKD).

"Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali alasannya ialah sudah ikut membantu memenangkan Jokowi melampaui sasaran kami," ujar Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Bali Jokowi-Ma'rud Amin Bali, IGN Kesuma Kelakan, kepada wartawan, Kamis (18/4/2019).

Baca juga: Saling Klaim Kubu Jokowi dan Prabowo soal Kemenangan di Jabar

Sebelum pilpres berlangsung, Kelakan menyebut pihaknya menargetkan 80% bunyi untuk Jokowi di Bali. Dengan hasil quick count di atas 90%, ia berterima kasih kepada koalisi hingga relawan untuk memenangkan Jokowi.

Baca juga: Prabowo Unggul Telak di Sumbar Versi QC, Gerindra Cibir Bupati Pro-Jokowi

"Terima kasih juga buat teman-teman koalisi alasannya ialah semua bekerja keras kita semua kita rutin pertemuan, ke bawah evaluasi. Kemudian segala acara telah kita lakukan dengan panduan kegiatan rapat kerja daerah, salah satunya yang sangat efektif itu ialah satu memerintahkan, menginstruksikan seluruh struktur partai koalisi dan pendukung dari tingkat bawah hingga atas untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin," terperinci politikus PDIP ini.

Berikut ini hasil quick count pilpres di Bali:

Median
01. Jokowi-Ma'ruf: 91,64%
02. Prabowo-Sandi: 8,36%
Data terkumpul: 98,02%

Indo Barometer
01. Jokowi-Ma'ruf: 91,00%
02. Prabowo-Sandi: 9,00%
Data terkumpul: 99,67%

Suara Turun Di Pileg 2019, Demokrat Merasa Jadi Korban Politik Identitas

Foto: Partai Demokrat (Dok Partai Demokrat)
Jakarta -Perolehan bunyi Pileg 2019 Partai Demokrat (PD) versi quick count sejumlah forum survei mengalami penurunan ketimbang Pemilu 2014. Partai Demokrat merasa menjadi korban politik identitas.

"Partai Demokrat merasa menjadi korban politik identitas," kata Wasekjen PD Andi Arief, Kamis (18/4/2019).

Baca juga: Ini 9 Partai dewan perwakilan rakyat Versi Quick Count

Andi memerinci maksud PD merasa jadi korban politik identitas. Selain itu, beliau menyoroti soal presidential threshold (PT) 20%. Untuk diketahui, Partai Demokrat menerima bunyi 10,19 persen di Pemilu 2014.

"Suara nonmuslim di Papua, Bali dan Sumatera Utara migrasi," ucap Andi.

Baca juga: Demokrat Harap Semua Pihak Tahan Diri: Jangan Terprovokasi!

Andi tak memerinci siapa yang memainkan politik identitas. Dia kembali menyoroti soal ambang batas pengajuan calon presiden sebesar 20%. "Korban PT 20 persen," katanya.

Berikut hasil quick count Partai Demokrat di sejumlah forum survei:

Demokrat
Litbang Kompas: 8,09%
Indobarometer: 7,47%
LSI Denny JA: 6,79%
Charta Politika: 7,85%


Saksikan juga video 'Demokrat Harap Semua Pihak Tahan Diri: Jangan Terprovokasi!':

[Gambas:Video 20detik]

Quick Count Indo Barometer: Kemenangan Joko Widodo Di Jateng Makin Tebal

Jokowi ketika nyoblos (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -Berdasarkan hasil quick count, kemenangan Joko Widodo (Jokowi) ketika ini di beberapa provinsi lebih tebal dibanding Pilpres 2014. Salah satunya yakni di Jawa Tengah (Jateng).

Salah satu forum survei yang menampilkan hasil quick count Pilpres 2019 per provinsi yakni Indo Barometer. Hingga Kamis (19/4/2019) pukul 10.28 WIB, data yang masuk ke quick count Indo Barometer sebesar 99,67%.

Baca juga: Quick Count Indo Barometer: Jokowi Menang Telak di Bali

Berikut hasil quick count Pilpres 2019 di Jateng:

01. Jokowi-Ma'ruf: 78,51%
02. Prabowo-Sandiaga: 21,49%

Berikut hasil quick count Pilpres 2019 nasional:

01. Jokowi-Ma'ruf: 54,32%
02. Prabowo-Sandiaga: 45,68%

Pada Pilpres 2014 silam, Jokowi-JK juga mengungguli Prabowo-Hatta di Jateng. Dulu Jokowi-JK memperoleh 66,65% suara.

Baca juga: Kisah Petugas TPS di Sulbar, Rela Tak Tidur Demi Hitung Suara

Quick count atau hitung cepat yakni metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di daerah pemungutan bunyi (TPS) yang dijadikan sampel.

Data quick count bukan hasil resmi Pilpres 2019. Hasil resmi Pemilu menunggu penghitungan bunyi secara manual dari KPU.


Saksikan juga video 'Alasan Jokowi Enggan Rayakan Kemenangan':

[Gambas:Video 20detik]

Ahli Aturan Tata Negara: Tps Bermasalah Hanya 0,28%, Pemilu Sukses

Komunitas Offroad ikut salurkan surat bunyi di Semarang
Jakarta -Puncak rangkaian pemilu 2019 ditandai dengan pencoblosan pada Rabu (17/4) kemarin. Kini tinggal menunggu penghitungan bunyi oleh KPU. Secara umum, pemilu berjalan baik dan sukses.

"Gelaran pemungutan bunyi Pemilu 2019 dari penilaian sementara ini sanggup dinyatakan telah berjalan baik dan sukses," kata mahir aturan tata negara Dr Bayu Dwi Anggono kepada wartawan, Kamis (18/4/2019).

Baca juga: Quick Count Indo Barometer di Sumbar: Jokowi 9,55% Prabowo 90,45%

Indikator yang sanggup dipakai yaitu adanya partisipasi pemilih yang tinggi. Kedua, jaminan kebebasan pemilih memakai hak pilihnya. Ketiga, pemungutan bunyi sanggup terselenggara sesuai jadwal yang ditetapkan oleh UU.

"Terkait beberapa TPS yang belum sanggup menyelenggarakan pemungutan bunyi baik alasannya yaitu masalah logistik pemilu maupun tragedi maka jumlahnya masih dalam batas yang wajar, toleran dan sangat kecil," papar Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.

Menurut KPU, permasalahan yang timbul hanya 2.249 TPS, dari total keseluruhan jumlah sebanyak 810.193 TPS.

"Atau kurang lebih hanya 0,28 persen TPS yang bermasalah. Tertundanya pemungutan bunyi di beberapa daerah tersebut bukanlah indikator adanya penghalangan penggunaan hak pilih namun murni yaitu hal-hal yang sangat manusiawi terjadi di tengah kompleksnya pemilu serentak yang gres pertama kali dilaksanakan di Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Quick Count Indo Barometer: Jokowi Menang Telak di Bali

Pemilu kali ini melibatkan 6 jutaan petugas penyelenggara, dengan 190 jutaan pemilik hak pilih. Juga ratusan ribu calon anggota legislatif baik untuk DPR, DPD maupun DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal itu menjadi pemilu yang sangat kompleks yang tentunya sangat menantang.

"Namun nyatanya penyelenggara Pemilu dengan didukung Polisi Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia serta seluruh rakyat Indonesia telah berhasil menyelenggarakannya dengan tertib, kondusif dan damai," tegas Bayu.

Tugas selanjutnya yaitu proses rekapitulasi hingga penetapan hasil pemilu. Hal itu membutuhkan waktu beberapa pekan ke depan.

"Peserta pemilu dan elite politik harus menghindari statemen prematur yang mengklaim kemenangan secara sepihak apalagi lalu mengajak masyarakat untuk melaksanakan agresi turun jalan untuk merayakan kemenangan tersebut," papar Bayu.

Baca juga: Usai Pencoblosan, Ketua DPR: Tak Perlu Ribut Saling Klaim Kemenangan

Menurut Bayu, jangan hingga ada yang menyerukan people power. Karena hal itu tidak mengatakan perilaku kedewasaan berpolitik.

"Harusnya bila akseptor pemilu sedari awal siap untuk ikut suatu kompetisi pemilu maka harus siap pula untuk mengikuti aturan kompetisi pemilu tersebut dan bukannya menciptakan langkah sendiri yang jauh dari nilai demokrasi konstitusional," pungkasnya.


Saksikan juga video 'TGB: Jika Keberatan Hasil Pemilu, Silakan Laporkan ke DKPP':

[Gambas:Video 20detik]

Quick Count Indo Barometer Di Sumbar: Joko Widodo 9,55% Prabowo 90,45%

Prabowo (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -Sama menyerupai ketika 2014, Prabowo Subianto di Pilpres 2019 masih unggul di Sumatera Barat dibanding Joko Widodo (Jokowi) menurut hasil quick count. Di Sumbar, perolehan bunyi Jokowi tak hingga 10%.

Salah satu forum survei yang menampilkan hasil quick count Pilpres 2019 per provinsi yaitu Indo Barometer. Hingga Kamis (19/4/2019) pukul 10.28 WIB, data yang masuk ke quick count Indo Barometer sebesar 99,67%.

Baca juga: Quick Count Indo Barometer: Jokowi Menang Telak di Bali

Berikut hasil quick count di Sumbar:

01. Jokowi-Ma'ruf: 9,55%
02. Prabowo-Sandiaga: 90,45%

Berikut hasil quick count nasional:

01. Jokowi-Ma'ruf: 54,32%
02. Prabowo-Sandiaga: 45,68%

Baca juga: Ketua TKD Sulsel Ungkap Penyebab Kekalahan Jokowi di 'Kampung JK'

Bila dibandingkan dengan hasil Pilpres 2014, Prabowo-Hatta ketika itu memperoleh 76,92% suara, mengungguli Jokowi-JK yang anya menerima 23,08%.

Quick count atau hitung cepat yaitu metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di daerah pemungutan bunyi (TPS) yang dijadikan sampel.

Data quick count bukan hasil resmi Pilpres 2019. Hasil resmi Pemilu menunggu penghitungan bunyi secara manual dari KPU.


Saksikan juga video 'Saat Prabowo Klaim Menang Lalu Sujud Syukur':

[Gambas:Video 20detik]

Quick Count Indo Barometer: Joko Widodo Menang Telak Di Bali

Jokowi ketika mencoblos (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -Kemenangan telak diraih pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Bali menurut hasil quick count. Di provinsi tersebut, perolehan bunyi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak mencapai 10%.

Salah satu forum survei yang menampilkan hasil quick count Pilpres 2019 per provinsi yakni Indo Barometer. Hingga Kamis (19/4/2019) pukul 10.06 WIB, data yang masuk ke quick count Indo Barometer sebesar 99,67%.

Berikut hasil quick count di Bali:

01. Jokowi-Ma'ruf: 91%
02. Prabowo-Sandiaga: 9%

Baca juga: Peta Jokowi vs Prabowo di 34 Provinsi Versi QC Sementara Indo Barometer

Berikut hasil quick count nasional:

01. Jokowi-Ma'ruf: 54,32%
02. Prabowo-Sandiaga: 45,68%

Bila dibandingkan dengan hasil Pilpres 2014, Jokowi-JK ketika itu juga unggul di Bali dibanding Prabowo-Hatta.

Quick count atau hitung cepat yakni metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di daerah pemungutan bunyi (TPS) yang dijadikan sampel.

Data quick count bukan hasil resmi Pilpres 2019. Hasil resmi Pemilu menunggu penghitungan bunyi secara manual dari KPU.


Saksikan juga video 'Alasan Jokowi Enggan Rayakan Kemenangan':

[Gambas:Video 20detik]

Qc Sementara, Ini Wilayah Yang Dimenangkan Joko Widodo Versi Charta Politika

Foto: Jokowi (Rengga Sancaya)
Jakarta -Quick count atau penghitungan sementara Pilpres 2019 versi Charta Politika memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ini sejumlah wilayah yang dimenangkan Jokowi-Ma'ruf dengan perhitungan bunyi masuk sebesar 81%.

Manajer Riset Charta Politika, Ahmad Baihaqi, dalam jumpa pers di Hotel Grandhika, Jalan Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019), menyampaikan data 81% ituk sudah mustahil berubah lagi. Dia lantas mengungkapkan data kemenangan Jokowi-Ma'ruf di beberapa wilayah.

Baca juga: Charta Politika Umumkan Keunggulan Jokowi di QC: Data Tak Akan Berubah

"Kami sampaikan pasangan 01 kalah dan ada juga menang. Kurang lebih ada 16 wilayah, pasangan 01 unggul dari pasangan 02. Kemudian 18 wilayah pasangan 01 kalah dari pasangan 02," kata Ahmad Baihaqi.

[Gambas:Video 20detik]

Berikut ini data kemenangan dan kekalahan Jokowi dalam quick count sementara Charta Politika:

Baca juga: Jokowi: Quick Count Sudah Kelihatan, tapi Sabar Tunggu KPU

Wilayah yang dimenangkan Jokowi:

Jatim
Jateng
Lampung
Papua
NTT
Bali
DIY
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Bengkulu
Babel
Sulawesi Barat
Gorontalo
Papua Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Utara

Baca juga: Data Masuk di Atas 75%, Ini Quick Count Sementara 5 Lembaga Survei

Wilayah yang dimenangkan Prabowo:

Jabar
Sumatera Utara
Banten
DKI Jakarta
Riau
Kalimantan Barat
Sumatera Barat
Aceh
Kalimantan Selatan
Jambi
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Maluku
NTB
Kepulauan Riau
Maluku Utara
Sulawesi Selatan
Sumatera Selatan


Simak Juga 'Sorak Sorai Pendukung Jokowi Melihat Hasil Quick Count':

[Gambas:Video 20detik]

Peta Joko Widodo Vs Prabowo Di 34 Provinsi Versi Qc Sementara Indo Barometer

Foto: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -Hitung cepat (quick count) Pilpres 2019 di banyak sekali tempat terus dilakukan. Berdasarkan quick count forum survei Indo Barometer, pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul secara bergantian.

[Gambas:Video 20detik]

Berikut data per Rabu (17/4/2019) pukul 23.24 WIB. Saat itu bunyi yang masuk 97,83%. Berikut peta pertarungan Jokowi vs Prabowo di 34 provinsi:

Aceh
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 17,12%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 82,88%

Sumatera Utara
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 49,71%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 50,29%

Riau
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 38,49%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 61,51%

Sumatera Barat
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 9,12%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 90,88%

Jambi
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 39,21%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 60,79%

Bengkulu
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 47,37%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 52,63%

Sumatera Selatan
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 39,15%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 60,85%

Lampung
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 49,98%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 50,02%

Kepulauan Riau
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 43,18%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 56,82%

Kepulauan Bangka Belitung
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 73,77%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 26,23%

Banten
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 37,05%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 62,95%

Jawa Barat
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 39,06%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 60,94%

Jakarta
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 52,01%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 47,99%

Jawa Tengah
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 78,51%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 21,49%

DI Yogyakarta
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 68,09%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 31,91%

Jawa Timur
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 69,83%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 30,17%

Bali
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 91,00%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 9,00%

NTB
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 24,47%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 75,53%

NTT
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 86,49%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 13,51%

Kalimantan Barat
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 44,13%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 55,87%

Kalimantan Tengah
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 50,29%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 49,71%

Kalimantan Selatan
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 39,09%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 60,91%

Kalimantan Utara
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 64,95%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 35,05%

Kalimantan Timur
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 54,34%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 45,66%

Sulawesi Utara
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 84,17%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 15,83%

Gorontalo
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 44,66%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 55,34%

Sulawesi Tengah
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 51,19%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 48,81%

Sulawesi Barat
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 47,49%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 52,51%

Sulawesi Selatan
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 41,22%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 59,78%

Sulawesi Tenggara
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 37,96%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 62,04%

Maluku Utara
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 80,08%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 19,92%

Maluku
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 39,t5%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 62,38%

Papua Barat
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 70,64%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 20,36%

Papua
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 72,76%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 27,24%

Total:
Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 53,51%
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 46,49%


Simak Juga 'Jokowi Menang Hasil Quick Count, Hasto: Kemenangan Politik Putih':

[Gambas:Video 20detik]

Ikut Kampanye Capres, 4 Petugas Kpps Di Buleleng Disanksi

Ilustrasi gedung KPU dan Pemilu serentak 2019. (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Bali -Empat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Buleleng, Bali dijatuhi sanksi. Sebab, mereka terbukti ikut kampanye salah satu capres di Bali.

"Oh ya itu sudah kami ambil langkah-langkah juga dengan mengundang PPK kecamatan," kata Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugi Ardana ketika dimintai konfirmasi, Rabu (17/4/2019).

Keempat petugas KPPS itu ialah Zulkipli, Muhammad Hanika, Fachry Kurniawan, dan Nanda Fitrah Hamka. Keempat petugas KPPS ini terbukti ikut serta dalam acara Komando Oelama Pemenangan Prabowo Sandi (Kopassandi) Buleleng, dan kampanye. Foto keempat anggota KPPS dikala ikut acara Kopassandi dan kampanye cawapres Sandiaga Uno di Buleleng dijadikan sebagai bukti.

"Untuk ikut serta kampanye dengan paslon nggak dilakukan ketua dan anggota KPPS Buleleng. Saya undang ketua PPK-nya dan saya berikan data sesudah diberikan data, ia sebenarnya sudah mengambil langkah-langkah ada yang diberhentikan dan diminta menciptakan dan menandatangani surat pernyataan akan bersikap profesional, dan netral pada dikala pungut hitung," terangnya.

Baca juga: Kapolda Jateng: Gakkumdu Jateng Tangani 3 Kasus Politik Uang

Dari keempat petugas KPPS tersebut, satu di antaranya diberhentikan. Sementara tiga orang lainnya hanya diminta menciptakan dan menandatangani surat pernyataan bekerja profesional dan netral.

"Itu sudah ditindaklanjuti. Ini lebih cepat alasannya kita kerjanya lebih cepat dan terjadinya last minutes sebelum pungut hitung, jika contohnya tahu sebelum itu sanggup kita antisipasi lagi," tuturnya.

Selain temuan ini, petugas juga mendapati laporan adanya Ketua KPPS di Desa Madenan, I Komang Sumiata membagikan kartu C6 beserta kartu nama seorang caleg. Dia menyebut informasi itu sudah ditindaklanjuti dan menunggu keputusan dari PPK Kecamatan Tejakula.

"Sebenarnya bukan temuan tapi laporan sebetulnya ada salah satu ketua KPPS Desa Madenan itu melaksanakan pendistribusian C6 yang ada di dalamnya ada kartu nama caleg PDIP. Sudah itu kita turun ke bawah wacana kebenaran info itu. Setelah kita pemeriksaan akseptor C6 kartu nama caleg kita rekomendasikan kepada jajaran tingkat di atasnya jadi PPK kecamatan Tejakula," terangnya.

Baca juga: Diduga Mau Serangan Fajar, 2 Orang Ditangkap di Kendari

Dari keterangan Sumiata mengaku mengedarkan kartu nama tersebut alasannya berutang kebijaksanaan pada caleg tersebut. Kini Bawaslu masih menunggu hukuman terhadap Sumiata.

"Sudah kami sampaikan kemarin ke PPK kecamatan. Keputusannya saya serahkan ke PPK alasannya waktunya mepet sekali. Kami mencoba mencari pidananya tidak ada ketentuan pidananya alasannya ia melaksanakan di luar masa tenang," ucap Sugi.


Tonton video Reaksi Para Artis Lihat Hasil Quick Count Pemilu 2019:

[Gambas:Video 20detik]

Bpn Prabowo Klaim Unggul Di Exit Poll, Ini Respons Tkn Jokowi

Hasto Kristiyanto (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim keunggulan 55,4 persen dari hasil exit poll. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyatakan hasil internal dan forum independen justru memperlihatkan keunggulan paslon nomor 01 tersebut.

"Dari lembaga-lembaga independen, termasuk yang kami lakukan secara internal sekalipun, itu memperlihatkan bahwa rakyat memperlihatkan pemberian bagi Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin, dengan angka dan selisih yang cukup jauh dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi," kata Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto di rumah Megawati, Jalan Kebagusan Dalam IV No 45, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019).

Hasto mengimbau tidak saling klaim keunggulan sebab yang mempunyai kewenangan mengumumkan hasil pemilu yaitu KPU. Namun Hasto mengaku tak khawatir atas klaim sepihak tersebut.

"Untuk itu, sebaiknya kita tidak saling klaim, sebab nanti KPU yang mempunyai kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan politik menurut rekapitulasi manual," ujar Hasto.

"Jadi terhadap klaim sepihak, kami tidak khawatir, sebab 2014 pun dulu juga terjadi. Bahkan hingga ada lembaga-lembaga survei yang kemudian mendapat sebuah hukuman sebab ketidakmampuan mempertanggungjawabkan metodologi itu," imbuhnya.

Baca juga: Exit Poll LSI Denny JA: Jokowi 56,4%-Prabowo 43,6%

Hasto menyampaikan basis PDIP otomatis menjadi lumbung bunyi bagi Jokowi, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Utara, dan Kalimantan. Hasto menyebut tren data yang masuk sudah stabil.

"Sehingga yang menang mutlak itu yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi Utara, Yogya, dan di luar dugaan juga Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Bangka Belitung. Ini untuk Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin," terang Hasto.

Sekjen PDIP ini menyampaikan Jokowi-Ma'ruf unggul di Bali dengan perolehan lebih dari 95 persen suara.

"Ya bila menyerupai Bali otomatis di atas 95 persen, tapi semua nanti kami lihat kembali. Jateng top, Jakarta juga menang, NTT juga menang, Papua juga menang," tuturnya.

Di sisi lain, untuk PDIP, Hasto menyatakan partai berlambang banteng moncong putih itu meraih 23-25 persen bunyi menurut exit poll. Hasto menegaskan pihaknya selalu bekerja dengan keyakinan.

"Kami hanya bekerja dengan keyakinan, kami menggerakkan seluruh kekuatan teritorial kami. Kami mengunci pendengaran kami, sebab buat kami lebih baik bekerja daripada kami diganggu oleh berbagai hoax dan fitnah. Maka itulah yang menjadi keyakinan bahwa apa pun kekuatan teritorial itu memegang tugas kunci," ujar Hasto.

Baca juga: BPN Klaim Hasil Exit Poll: Prabowo 55,4%, Jokowi 42,8%

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim unggul di exit poll Pilpres 2019. Begini datanya.

"Berdasarkan jam yang hadir di sini sudah jam 15.00 WIB. Kita sudah melaksanakan asesmen ketika TPS-TPS sudah dibuka. Exit poll paslon Prabowo-Sandi mengungguli 01, 5.475 TPS, di 34 provinsi," ujar Direktur Relawan dan Kampanye BPN Prabowo-Sandiaga, Sugiono, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4).

BPN mengklaim Prabowo-Sandiaga memperoleh bunyi 55,4%. Sedangkan Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 42,8%.

"Hasil kesudahannya akan kami sampaikan. Angkanya kita ada di 55,4%. Dari 55,4% kemudian, 42,8% 01, sisanya tidak memperlihatkan jawaban," katanya.


Simak Juga 'BPN: Prediksi Kita Prabowo-Sandi Menang 63%':

[Gambas:Video 20detik]

7 Odgj Pasien Rsj Marzoeki Mahdi Bogor Ikut Nyoblos

Foto: 7 ODGJ pasian RS Marzoeki Mahdi Bogor memakai hak pilihnya. (Farhan-detikcom)
Bogor -Tujuh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pasien Rumah Sakit Jiwa Marzoeki Mahdi, Bogor, Jawa Barat memakai hak pilihnya di Pemilu 2019. Mereka mencoblos di ruang sentra rehabilitasi rumah sakit.

Tujuh pasien ODGJ ini memakai form A5 atau formulir pindah menentukan atau pindah TPS. Sebab, para pasien gangguan jiwa itu berdomisili di luar Kota Bogor.

Baca juga: Kambuh Lagi, 6 Pasien RSJ Kota Kendari Batal Mencoblos

Mereka mencoblos di TPS komplemen yang masuk dalam TPS 01 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Pantauan detikcom, satu persatu ODGJ yang masih dalam perawatan di RSMM tersebut memasuki ruang bilik bunyi yang disediakan pihak rumah sakit. Mereka mencoblos dengan didampingi petugas KPPS dan perawat RS. Sesekali, petugas KPPS membantu dan membimbing tata cara pencoblosan kepada pasien ODGJ.

Meski begitu, pemungutan bunyi di rumah sakit jiwa ini berjalan lancar. Tak ada satupun pasien yang mengamuk ketika melaksanakan pencoblosan surat bunyi pemilu.

"Alhamdulillah lancar. Tidak ada kendala, alasannya yakni semua pasien yang ikut nyoblos kondisi psikisnya sudah membaik. Semua memakai form A5, alasannya yakni kebanyakan mereka tidak berdomisili di Bogor," jelas Ketua KPPS 01 Menteng, Syarief ketika ditemui di RSMM Bogor, Rabu (17/4/2019).

"Jadi mereka hanya menentukan capres dan cawapres saja," sambungnya.

Baca juga: Pasien RS Jiwa Menur Surabaya Tak Ketinggalan Gunakan Hak Pilihnya

Sementara itu, Kepala Instalasi Rehabilitasi Psikososial RS MArzoeki Mahdi, dr Lahargo Kembaren menyebutkan, dari 100 lebih pasien ODGJ, hanya tujuh orang yang mencoblos di RS Marzoeki Mahdi. Selain pasien ODGJ, kata dr. Lahargo, ada 13 pasien yang dirawat di instalasi Napza yang ikut menyalurkan hak pilihnya di RSMM Bogor.

"Selebihnya ada yang dibawa pulang oleh keluarganya untuk mencoblos di daerah mereka tinggal," kata dia.

Menurutnya, ODGJ yang berhak memakai hak pilihnya pada pemilu kali ini yakni pasien yang sudah menerima rekomendasi dari pihak rumah sakit.

"Semua berjalan lancar, mereka tahu yang mereka pilih. Artinya diagnosis gangguan kejiwaan itu tidak menunjukkan inkopetensi daam memilih, justru itu belahan dalam proses rehabilitasi psikososial bagi pasien, ODGJ dalam proses pemulihan mereka, mereka jadi punya harga diri punya dogma diri, itu akan berperan penting dalam proses penyembuhannya," kata dr. Lahargo.


Saksikan juga video 'Ribut-ribut Pemilu di Bali: Surat Suara Habis, Pemilik A5 Protes':

[Gambas:Video 20detik]

Bawaslu Gianyar Telusuri Surat Desa Soal Wajib Menangkan Pdip

Ilustrasi/Foto: Pradita Utama
Denpasar -Bawaslu Kabupaten Gianyar kembali mendapatkan informasi soal adanya surat dari desa untuk menyukseskan pasangan capres-cawapres sampai para caleg dari PDI Perjuangan di Gianyar, Bali. Dalam surat yang beredar di WhatsApp tertuang juga hukuman bila melanggar janji dikenakan denda Rp 7,5 juta.

Surat yang beredar itu tertulis Desa Pakraman Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Surat tertanggal 4 April 2019 itu berisikan janji untuk 'Mendukung, Mensukseskan, Dan Memenangkan Satu Jalur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pilpres/Wapres Dan Pemilu Legislatif 2019'.

Surat itu ditandatangani oleh Prajuru Desa Pakraman Badung menyerupai Kelian Adat, Bendesa dan Kelian Dinas. Dalam surat itu juga tertuang hukuman apabila melanggar kesepakatan/keputusan dikenakan hukuman adat/peturunan pembangunan sebesar Rp 7,5 juta.

Baca juga: TPS di Semarang Mirip Pesta Pernikahan untuk Lawan Golput

Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar I Wayan Hartawan mengaku sudah mendapatkan informasi tersebut. Dia menyampaikan surat itu beredar melalui WhatsApp.

"Lewat WA tapi surat aslinya belum kita temukan," kata Artawan saat dimintai konfirmasi, Rabu (17/4/2019).

Artawan menambahkan pihaknya segera memanggil nama-nama prajuru desa yang tertera dalam surat tersebut. Dia segera meminta konfirmasi terkait surat yang beredar tersebut.

"Sedang kita tanya ke tokoh-tokoh setempat untuk memastikan kebenaran surat tersebut. Setidaknya pihak prajuru setempat," terperinci Artawan.


Saksikan juga video 'Pengalaman Tina Toon Selama Kampanye Hingga Diganggu Oknum':

[Gambas:Video 20detik]

Ada Kertas Bunyi Berlubang, Pencoblosan Di Tps Di Gowa Sempat Diskors

TPS 042 di Kompleks Berlian Indah, Jennetallasa, Gowa. (M Taufiq/detikcom)
Gowa -Pemungutan bunyi di TPS 42 di kompleks Berlian Indah, Jennetallasa, Kabupaten Gowa, sempat diskors atau dilarang sementara. Pasalnya, ditemukan beberapa surat yang rusak.

Surat bunyi yang sudah berlubang ini ditemukan oleh petugas KPPS setempat. Karena temuan ini, KPPS menghentikan sementara pencoblosan selama 30 menit.

"Tadi aku mau mencoblos, tapi aku lihat surat suaranya berlubang. Setelah dicek, totalnya ada sembilan lembar," kata Ketua RT 001 Jennetallasa, Rizall, Rabu (17/4/2019).

Baca juga: TPS Rusak Kena Angin dan Banjir, Pencoblosan di Muaro Jambi Molor

Dari investigasi KPPS, jumlah surat bunyi yang berlubang itu 9 lembar. Sebanyak 8 surat bunyi rusak ada di bab pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan satu surat bunyi rusak di bab pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gowa, surat bunyi yang berlubang kemungkinan besar ialah surat bunyi yang rusak ketika proses distribusi.

TPS 042 di Kompleks Berlian Indah, Jennetallasa, Gowa. (M Taufiq/detikcom)

"Petugas KPPS membuka surat bunyi tersebut, terlihat bab surat bunyi tersebut yang rusak dan bukan hasil coblosan," kata Komisioner Divisi Hukum KPU Gowa Tasrif kepada wartawan ketika dimintai konfirmasi.

Kesembilan surat bunyi itu, kata Tasrif, dimasukkan ke laporan gosip kerusakan.

Baca juga: KPU Sulsel Musnahkan Puluhan Ribu Surat Suara Sisa dan Rusak

"Surat bunyi tersebut dikumpulkan. Makara belum ada pemilih yang mengambil surat bunyi tersebut," ungkap Tasrif.

Setelah surat bunyi berlubang itu dipisahkan, pencoblosan di TPS yang sempat terhenti itu kembali dilanjutkan.



Simak Juga 'Ribut-ribut Pemilu di Bali: Surat Suara Habis, Pemilik A5 Protes':

[Gambas:Video 20detik]

Senangnya Pemilih A5 Di Tps Kuta Risikonya Dapat Nyoblos: Nggak Sia-Sia

Para pemilih A5 di TPS Kuta, Bali, akibatnya dapat memakai hak pilihnya. Foto: Aditya Mardiastuti/detikcom
Kuta -Setelah menunggu akibatnya para pemilih A5 di TPS Kuta, Bali dapat memakai hak pilihnya. Mereka pun semringah dan merasa lega.

"Seneng banget dari pukul 08.00 Wita hingga pukul 13.00 Wita akibatnya dapat nyoblos. Yah nunggu 5 jam-an lah," kata Fery di TPS 21 Banjar Pering, Jl Legian, Badung, Bali, Rabu (17/4/2019).

Baca juga: Sempat Adu Mulut, Petugas TPS di Kuta Pastikan Pemilih A5 Bisa Nyoblos

Pria asal Banyuwangi yang sudah 14 tahun tinggal di Bali itu lega akibatnya dapat memakai hak pilihnya.

Fery lega akibatnya dapat memilih. Foto: Aditya Mardiastuti/detikcom

"Saya nggak tahu miskom apa gimana alasannya ialah register bulan kemudian ke KPU Badung A5 which is aku di nomor 34 nama aku di sana, tapi worth it (nunggunya) harusnya simpel tapi nggak sia-sia usaha kami," ujar Fery sambil menunjukkan kelingking bertinta di jari tangannya.

Hal senada juga disampaikan Risya Gabriela. Wanita asal Jakarta ini bersyukur akibatnya KPU Badung memberinya solusi meski harus menunggu.

Baca juga: Puluhan Pemilik Form A5 di TPS Kuta Protes alasannya ialah Belum Bisa Nyoblos

"Thanks buat KPU Badung yang sudah perjuangin kami. Pelaksana di sini ramah, no emotional, tapi serius. Ini bener-bener usaha yang andal buat kami," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, 57 pemilih A5 protes tidak dapat memakai hak pilihnya di TPS 21 Kuta. Nama mereka terdaftar namun tidak disediakan surat suara.

Pihak KPU Badung pribadi bertindak mengambil sisa surat bunyi di seluruh TPS-TPS di daerah Badung. Akhirnya, seluruh warga pemilih A5 pun dapat memakai hak pilihnya.

Kpu Tegaskan Pemilik A5 Boleh Nyoblos Dari Pagi

Ketua KPU Arief Budiman (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta -KPU menyampaikan para pemilih yang telah mempunyai formulir A5 sanggup menentukan semenjak pagi dalam Pemilu 2019. Menurut KPU, orang yang sudah mempunyai A5 masuk DPTb (Daftar Pemilih Tambahan).

"Boleh, boleh," ujar Ketua KPU Arief Budiman di TPS 10, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Rabu (17/4/2019).

Hal itu diucapkan Arief dikala ditanya apakah para pemilih yang memakai formulir A5 sanggup menentukan semenjak pagi atau tidak. Dia menyatakan para pemilih dalam DPTb itu sanggup menentukan sebab beliau merupakan pemilih yang sudah masuk DPT.

"Kalau DPTb kan memang boleh sebab beliau pemilih yang telah masuk DPT," ujar Arief.

Baca juga: Sempat Adu Mulut, Petugas TPS di Kuta Pastikan Pemilih A5 Bisa Nyoblos

Diketahui, form A5 merupakan formulir pindah menentukan atau pindah TPS. Pemilih yang pindah menentukan masuk kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Waktu pencoblosan untuk pemilih pindah TPS semenjak pukul 07.00 WIB ini juga diatur dalam PKPU 3 Tahun 2019 pasal 8.

Sebelumnya, terdapat puluhan warga di TPS 21 Banjar Pering, Kuta, Bali, mengeluh belum sanggup memakai hak suaranya. Mereka mengaku dianaktirikan sebab memakai form A5.

Pantauan di TPS 21 Banjar Pering, Jl Legian, Bali, Rabu (17/4/2019), puluhan warga itu mengeluh sudah antre usang tapi tak menerima kepastian. Mereka memprotes petugas KPPS dan PPK serta menanyakan perihal hak bunyi mereka.

Baca juga: Pemilik Form A5 di Kalibata City Kecewa Tak Bisa Nyoblos Sejak Pagi

"Seolah-olah kami tidak sanggup mendaftar padahal kami punya A5, solusinya kami dicarikan surat suara. Kami bawa A5 ini sudah dari KPU Badung, terdaftar. Nama kita sudah di situ kenapa kita nggak sanggup mendaftar? TPS-nya di sini dan ini terperinci surat dari KPU Badung," ujar salah satu warga yang tak sanggup memakai hak pilihnya, Eric Nainggolan.

Selain itu, kejadian warga yang terhambat menentukan sebab memakai A5 terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan. Salah satu warga, Fahd, protes ke petugas KPPS yang ada di TPS 071 Apartemen Kalibata City karena tak sanggup memakai hak pilihnya sebelum pukul 12.00 WIB. Padahal awalnya beliau telah diperbolehkan antre sebelum kesudahannya diminta mencoblos di atas pukul 12.00 oleh petugas.

Fahd mengaku sudah mempunyai formulir A5 biar sanggup melaksanakan pindah menentukan di TPS Kalibata City. Dia dan orang tuanya merupakan warga Bangka yang sekarang tinggal di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Saya kan pindah TPS dari di Bangka ke sini. Saya sudah ngurus A5, di sini sudah ditulis (TPS) 71, baiklah 71. Terus ternyata di situ sudah ada nama lagi yang terdaftar. Kalau yang nggak ada namanya, tapi punya A5 itu jam 12.00 WIB," kata Fahd, di Apartemen Kalibata City, Rawajati, Jakarta Selatan, Rabu (17/4).



Tonton video Ribut-ribut Pemilu di Bali: Surat Suara Habis, Pemilik A5 Protes:

[Gambas:Video 20detik]

Pemilik Form A5 Di Kalibata City Kecewa Tak Dapat Nyoblos Semenjak Pagi

Suasana TPS 071 Kalibata City (Yulida/detikcom)
Jakarta -Seorang warga Kalibata, Fahd, memprotes petugas KPPS yang ada di TPS 071 Apartemen Kalibata City karena tak sanggup menggunakan hak pilihnya sebelum pukul 12.00 WIB. Padahal awalnya ia telah diperbolehkan antre sebelum balasannya diminta mencoblos di atas pukul 12.00 oleh petugas.

Fahd mengaku sudah mempunyai formulir A5 semoga sanggup melaksanakan pindah menentukan di TPS Kalibata City. Dia dan orang tuanya merupakan warga Bangka yang kini tinggal di Kalibata, Jakarta Selatan.

Baca juga: Surat Suara Habis, Pemilik A5 di TPS Kuta Bali Protes

Fahd mengaku kecewa karena diminta petugas menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00 ke atas, sedangkan ia sudah mempunyai form A5. Namun oleh petugas, Fahd diminta mencoblos sesudah pukul 12.00 WIB karena namanya tidak ada dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tertera di depan TPS.

"Saya kan pindah TPS dari di Bangka ke sini. Saya sudah ngurus A5, di sini sudah ditulis (TPS) 71, sepakat 71. Terus ternyata di situ sudah ada nama lagi yang terdaftar. Kalau yang nggak ada namanya tapi punya A5 itu jam 12.00 WIB," kata Fahd di Apartemen Kalibata City, Rawajati, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019).

Fahd mengaku kesal alasannya awalnya sudah antre panjang-panjang tetapi balasannya diminta keluar dari antrean oleh petugas alasannya namanya tak ada di DPTb yang terpampang di TPS. Ia menyayangkan semestinya petugas memintanya dari awal untuk mulai antre pada pukul 12.00 ke atas.

Baca juga: Kamu Terdaftar di DPT, DPTb, atau DPK? Perhatikan Hal Ini Sebelum ke TPS

"Sudah setengah perjalanan ngantre, tahunya yang nggak ada namanya harus jam 12. Kalau gitu nggak usah disuruh masuk sekarang, bilang aja dari awal jam 12," sambungnya.

Diketahui, DPTb merupakan daftar pemilih yang pindah mencoblos, dengan mengurus formulir model A5 atau formulir pindah memilih. Nantinya pemilih ini sanggup menggunakan hak pilihnya ke TPS, dengan memperlihatkan A5 beserta dengan identitas diri berupa KTP elektronik atau suket ataupun identitas diri lain.

Pemilih DPTb ini nantinya tetap sanggup menggunakan hak pilihnya dari pukul 07.00 hingga 13.00. Hal ini sesuai dengan hukum PKPU 3 Tahun 2019 Pasal 8. Berikut ini isi pasal tersebut:

Pasal 8

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 karakter b merupakan Pemilih jdih.kpu.go.id yang alasannya keadaan tertentu tidak sanggup memperlihatkan bunyi di TPS kawasan asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memperlihatkan bunyi di TPS lain atau TPSLN.

(14) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memperlihatkan bunyi di TPS mulai pukul 07.00 hingga dengan pukul 13.00 waktu setempat.

(15) Dalam memperlihatkan bunyi di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemilih memperlihatkan formulir Model A.5-KPU beserta KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada KPPS

Identitas selain e-KTP yang dimaksud yaitu suket, kartu keluarga, paspor, atau SIM.



Tonton video Ribut-ribut Pemilu di Bali: Surat Suara Habis, Pemilik A5 Protes:

[Gambas:Video 20detik]

Turun Gunung Dan Rela Tak Berladang, Warga Baduy Antusias Memilih

Warga sopan santun Baduy turun gunung dan rela tak berladang untuk ikut mencoblos di Pemilu 2019.Foto: Bahtiar Rivai - detikcom
Lebak -Warga adat Baduy turun gunung dan rela tak berladang untuk ikut mencoblos di Pemilu 2019. Mereka menuju 27 TPS yang ada di daerah sopan santun untuk menentukan pilihan.

"Alhamdulillah ramai dan lancar, nggak ada halangan," kata Kepala Desa Baduy, Jaro Saija, dikala berbincang, Lebak, Banten, Rabu (17/4/2019).

Warga mendatangi 27 TPS di daerah sopan santun Baduy. Foto: Bahtiar Rivai - detikcom

Saija menyampaikan warga sopan santun Baduy rela pulang dari ladang yang tersebar di beberapa kecamatan di Lebak. Mereka yang berkebun tumpang sari di Kecamatan Cileles, Sajira, Gunung Kencana, Muncang, Cimarga ramai-ramai menuju ke TPS masing-masing demi memililh.

Baca juga: Tak Ada Penerangan, KPU Banten Siapkan Petromaks untuk Hitung Suara di Baduy

"Libur kabehangeh (semuanya) pulang, di mana-mana dijemput suruh pulang," kataya.

Warga bahkan rela turun gunung untuk memilih. Foto: Bahtiar Rivai - detikcom

Khusus di TPS 01 Kampung Kaduketug, warga juga menurutnya turun gunung untuk memilih. Sampai pukul 11.00 WIB, warga masih berdatangan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Total DPT di kampung ini ada sekitar 286 orang.

Baca juga: 500 Warga Baduy Dalam Pilih Golput di Pemilu

"Ini masih ramai dan kira-kira simpulan hingga pukul 14.00 WIB siang," ujarnya.

Pemilu kali ini di Baduy Luar diikuti sekitar 6.000-an orang yang masuk ke DPT. Tapi, ada sekitar 500 orang yang masuk kategori Baduy Dalam yang tidak menentukan alasannya yaitu dihentikan adat.


Tonton juga video Ribut-ribut Pemilu di Bali: Surat Suara Habis, Pemilik A5 Protes:

[Gambas:Video 20detik]